Indonesia pasca IMF: keluar dari program, masuk post program

Indonesia pasca IMF: keluar dari program, masuk post program

Oleh : Muhammad Ikbar Ishomi 

( mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah)

Terjadinya malaise atau kehancuran ekonomi pada masa depresi besar-besaran pada tahun 1930-an yang memporak-porandakan perekonomian dunia sebagai akibat terjadi perang dunia 1, telah melumpuhkan segenap aktivitas di pasar-pasar finansial intenasional dan meluncurkan volume perdagangan internasional pada titik yang paling rendah, selama sekian dasawarsa sebelumnya. Sehingga sangatlah wajar apabila pada juli 1944, dimana pada saat itu juga perang dunia 2 telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan bagi sekutu, para wakil dari 45 negara bertemu dalam konfrensi di Bretton words, Negara bagian New Hampspire,AS, dengan maksud menyusun suatu kerangka kerjasama ekonomi dan keuangan pasca perang dunia 2 melalui suatu lembaga pendanaan yang bersifat internasional.

Dalam konfrensi ini forum didominasi oleh dua pakar ekonomi dunia yaitu: John Maynard Keynes dari inggris dan DH white dari AS, akhirnya memperoleh kesepakatan untuk membentuk tiga lembaga utama dalam sistem pembayaran dan keuangan internasional,yaitu: IMF (International Monetary fund),bank dunia,dan sistem kurs valuta Bretton woods. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengelola sistem keuangan dan pembayaran internasional pertama yang disetujui secara bersama-sama.

Dalam status pendirian IMF, yang selanjutnya berfungsi sebagai lembaga pendanaan internasional, terdapat enam butir tujuan yang disetujui para peserta konfrensi, yakni sebagai berikut: (1) memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF, (2) memperluas perdagangan dan investasi dunia, (3) memajukan kurs valuta asing, (4) mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional, (5) menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek, sampai dapat ditemukan bahwa defisit neraca pembayaran hanya dapat dibatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa, (6) memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran.

Dalam hubungannya dengan IMF pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan program bantuan ekonomi dari International Monetary Fund (IMF) sejak tahun 2003. Keputusan yang diambil pada akhir juli 2003 itu mengakhiri perdebatan panjang mengenai kelanjutan program tersebut, dengan demikian IMF akan memonitor program reformasi ekonomi Indonesia dalam pola post-program monitoring (PPM) mulai tahun 2004. Dengan menjalankan program tersebut, pemerintah diharuskan untuk mencicil pembayaran utangnya kepada IMF sebesar USS 9.2 miliar hingga 2010. Alternatifnya, pemerintah bisa memlih tidak menjalani PPM. Konsekusesinya, pada akhir tahun pemerintah harus membayar sebesar uss 5.9 miliar untuk menurunkan stok utangnya menjadi USS 2.8 miliar, sebesar kuota Indonesai di IMF.

Keputusan tersebut juga mengakhiri lima tahun periode love-hate relationship antara Indonesia dan IMF. Pada tahun 1998, kedua belah pihak sepakat dengan sebuah program bantuan ekonomi selama 4 tahun. Selama itu pula keberadaan IMF di Indonesia diwarnai oleh dukungan sekaligus kritik. Program bantuan tersebut seharusnya berakhir tahun 2002, tetapi pemerintah memperpanjang selama setahun. Meski sejumlah kalangan tetap berpendapat bahwa Indonesia masih membutuhkan keberadaan IMF untuk satu tahun lagi langkah demikian akan tidak popular secara politis. Kalau IMF diibaratkan seorang dokter, maka Indonesia adalah satu pasiennya, sayangnya Indonesia yang sakit malaria itu, ternyata oleh dokter IMF doberi obat antihamil, sehingga penyakitnya tidak sembuh, tetapi justru malah tambah parah, itu bisa dibuktikan dari beberapa resep yang diberikan IMF kepada pemerintah Indonesia baik di masa Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut, kemudian berlanjut dengan terjadinya kerusuhan yang sangat besar jumlahnya, sehingga mengakibatkan banyak bank, terutama bank-bank swasta menjadi goyah dan wajib menjadi pasien BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Hampir semua sulit disembuhkan atau dipulihkan, kecuali adanya campur tangan pemerintah melalui rekapitulasi perbankan.

Karena dengan ongkang-ongkang saja, ia telah berhasil meraup keuntungan besar sebesar 67% dari uang yang ia didepositkan sebelum dipotong pajak. Karena hampir semua pemilik uang mendepositkan uangnya di bank, maka perusahaan tidak berjalan, sehingga yang terjadi adalah meledaknya jumlah pengagguran, yang saat ini mencapai sekitar 40 juta orang. Selanjutnya, berbagai resep IMF semakin tidak jelas arahnya bagi pemulihan ekonomi di Indonesia, bahkan nampak sekali membabi buta, sehingga semakin kentara sekali kedoknya, dalam upaya memiskinkan Indonesia. Karena itu dengan mengucapkan terima kasih kepada IMF yang telah ‘’menjalin persahabatan’’ dengan Indonesia sejak 1997, kita berjuang untuk melepaskan keterikatan yang ada, artinya Indonesia memutuskan kerjasama dengan IMF. Hal ini harus dilakukan demi masa depan Indonesia.

Walaupun banyak yang berpendapat bahwa Indonesia tidak akan mampu memenuhi transaksi pembayaran, harga-harga akan naik dan sebagainya. Sebernarnya tidak masalah jika kita menderita dalam jangka pendek, tetapi kita harus bertekad bahwa kita menderita untuk menggapai kesuksesn mandiri di masa depan. Akhirnya, kita yakin, tanpa IMF ekonomi Indonesia bisa berjalan mencapai pemulihannya kembali.